Regulasi kripto di Malaysia telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir.

Dulu, mereka memiliki sikap ambigu terhadap mata uang virtual, menyatakan bahwa "bukan mata uang resmi, penggunaannya tidak diatur," tetapi sejak 2018, regulasi tersebut secara bertahap menjadi lebih ketat. Yang paling patut diperhatikan adalah bahwa Malaysia membangun "sistem regulasi ganda." Bank Negara Malaysia (BNM) bertanggung jawab atas pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sementara Komisi Sekuritas (SC) mengawasi aset digital yang memiliki karakteristik sekuritas.

Pengaturan perpajakan juga menarik. Di Malaysia, tidak ada pajak keuntungan modal, sehingga keuntungan dari kripto tampak tidak dikenai pajak. Namun, kenyataannya tergantung pada penggunaannya. Mereka yang aktif bertransaksi atau dianggap sebagai trader harian akan dikenai pajak penghasilan usaha. Sebaliknya, jika hanya menyimpan dalam jangka panjang, otoritas pajak cenderung tidak campur tangan. Sistem perpajakan berbasis "penggunaan" ini menurut saya adalah keseimbangan yang menjaga fleksibilitas pasar sekaligus memastikan pendapatan pajak.

Pada 2019, SC mengumumkan regulasi aset digital yang menjadi titik balik. Persyaratan pengajuan ICO dan IEO, perlindungan investor, serta kepatuhan bursa diatur secara jelas. Platform seperti Luno dan Tokenize mendapatkan lisensi, dan pasar secara bertahap menjadi lebih resmi.

Pada Agustus 2024, SC memperbarui pedoman mereka. Regulasi untuk layanan penyimpanan aset digital juga menjadi lebih rinci. Mereka juga tetap menjaga sikap tidak melarang, tetapi "mengawasi secara hati-hati" terhadap bentuk baru seperti DeFi, stablecoin, dan NFT.

Secara pribadi, saya merasa pendekatan Malaysia adalah strategi yang realistis, yaitu "tidak menghambat inovasi sekaligus mengelola risiko." Saat pasar kripto berkembang, mereka berusaha menyeimbangkan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan investor. Ke depan, diperkirakan regulasi akan semakin rinci sesuai standar internasional (seperti rekomendasi FATF). Kerangka regulasi bertahap dan transparan seperti di Malaysia mungkin bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik.